Sumber Daya Alam Indonesia, Sudah Berdaulat ?

Sumber Daya Alam Indonesia, Sudahkah Berdaulat?
Oleh: Umi Ma’rufah (Kader PMII Komisariat UIN Walisongo 2014)
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan itu terbentang di semua pulau, terdiri dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Dengan kekayaan yang demikian besar maka Indonesia layak disebut Negara Bio-Diversity, negara dengan keragaman sumber daya alam yang besar. Namun dengan predikat yang demikian apakah berarti juga warga Negara Indonesia hidup sejahtera? Pertanyaan ini sekaligus mengantarkan kita pada diskursus kedaulatan sumber daya alam.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Inilah yang barangkali menadi dasar bahwa Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dari sini pertanyaan filosofis yang mesti diajukan dalam setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam (sumber daya alam) adalah, apakah pengusahaan itu mencerminkan penguasaan oleh negara? Dan apakah penguasaan tersebut akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Melalui dua pertanyaan filosofis di atas kita akan mulai menemukan jawaban apakah sumber daya alam kita sudah berdaulat.
Menengok kembali perjalanan kebijakan pembangunan selama ini, khususnya sektor lingkungan dan agraria, dapat dikatakan bahwa justru pemerintahlah yang menjadi instrumen penting dalam proses marginalisasi masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan kapitalisme di sektor agraria yang secara langsung maupun tidak menyebabkan termarginalisasinya masyarakat lokal. [1]
Khususnya sejak ditetapkannya UU. No.5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dimulailah proses sentralisasi pengelolaan hutan oleh pemerintah.
Undang-undang ini telah banyak memberikan kewenangan pada pemerintah untuk memberikan Hak Penguasaan Hutan (HPH), yang biasanya dilakukan dengan mengabaikan hak-hak penduduk lokal. Proses eksploitasi hutan, khususnya melalui pemberian HPH ini tidak saja menjadi penyebab kerusakan jutaan hektar di Indonesia, melainkan juga tidak memberikan kesempatan berkembangnya masyarakat lokal untuk mengenyam manfaat sumber daya yang mereka miliki.
Program pembangunan agro-industri dan pertambangan juga menunjukkan proses kapitalisme di sektor agraria yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat, khususnya mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. [2] Kasus PT. Freeport di Papua Barat dan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng tentunya menjadi kasus nyata yang menunjukkan proses eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pengusaha kapitalis dan mengabaikan kepentingan penduduk lokal. Singkatnya, proses-proses pembangunan yang selama ini dilakukan justru menfasilitasi proses penetrasi kapital pada petani lemah dan masyarakat lokal.
Ketiadaan konsep tunggal atas ‘hak menguasai negara’ akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi memiliki peran yang penting untuk memastikan agar suatu undang-undang di sektor SDA benar-benar menganut prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. [3] Itulah mengapa pada tahun 2015 MK membatalkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena dinilai telah melanggar UU Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Menurut Fadli (2004), UU No. 7/2004 yang menambahkan fungsi ekonomi dalam air di samping fungsi sosial dan lingkungan hidup sudah sangat jelas menunjukkan ada keinginan dari pemerintah untuk menyelaraskan fungsi ekonomi di tengah-tengah ancaman krisis air yang melanda. Penambahan fungsi ini menandakan ada kekuatan ekonomi global yang lebih dominan utamanya Bank Dunia. Sedangkan penambahan hak usaha air adalah perwujudan dari konsep privatisasi pengelolaan air. Hak usaha air yang berupa hak guna air dan hak pakai air memberikan kewenangan kepada negara untuk mengkuasakan pengelolaan air kepada pihak yang diberikan kedua hak itu. [4]

Hak atas air telah terancam oleh adanya komersialisasi dan privatisasi air di Indonesia. Agenda ini didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah negara sebagai persyaratan pinjaman. Ini merupakan kepentingan kapitalis global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik pemerintah. UU Sumber Daya Air ini merupakan bagian dari persyaratan pencairan pinjaman program WATSAL dari World Bank. [5]

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala masif. Sampai saat ini, tak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi pertambangan mineral, batubara, dan galian C. Tidak jarang wilayah pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga wilayah-wilayah hidup masyarakat adat. [6]

Di seluruh Indonesia operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan. Selain itu, secara valuasi ekonomipun, iming-iming tambang untuk mensejahterakan masyarakat tidak terbukti, justru sebaliknya yang terjadi. Dandhy Dwi Laksono dalam pengantarnya di buku Menambang Emas di Tanah Bencana karya Ika Ningtyas menjelaskan, PT. Indo Multi Niaga yang akan menambang emas di Tumpangpitu Banyuwangi menjanjikan menyerap tenaga 500-600 tenaga kerja lokal untuk memproduksi 1,5 ton emas per tahun dengan metode penambangan bawah tanah. Tapi 500-600 orang tenaga kerja jelas tidak ada apa-apanya dibanding 5.500 orang yang menggantungkan hidup di sektor perikanan dan pengolahannya seperti di Muncar. Itu baru di sekitar laut selatan, belum 32 ribu nelayan Banyuwangi yang hasil tangkapannya terkait secara ekosistem melampaui batas-batas administrasi dan izin lingkungan. Lagipula 1,5 ton emas itu milik siapa, dibandingkan padi, jagung, ketela, kedelai, kelapa, dan sembilan jenis tanaman lainnya milik masyarakat yang setiap kali panen mencapai 468 ribu ton, atau hasil tangkapan ikan 51 ribu ton per tahun. [7] Mana yang secara fundamental menopang ekonomi masyarakat?
Dalam Islam, Allah SWT telah memperingatkan, “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar Rum: 41)
Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut adalah akibat dari ulah manusia yang tidak memperdulikan keberlangsungan kehidupan. Perusakan alam tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Allah menciptakan alam ini dalam keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen alam yang lain terpengaruh keseimbangannya. Kita seharusnya menyadari bahwa nikmat Allah begitu besar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah dieksploitasi dengan serakah. [8]

Dengan demikian, dapat disimpulkan Indonesia sebagai negara mega-biodiversity pada saat yang sama juga mengalami berbagai kerusakan dan degradasi lingkungan terus terjadi secara cepat dan rasanya belum dapat dihentikan dan dikendalikan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami krisis lingkungan yang luar biasa yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan bencana yang besar. Tidak hanya pada lingkungan itu sendiri, tapi juga pada masa depan dua ratus juta lebih penduduk Indonesia.
Negara Indonesia mungkin secara konstitusional mengakui penguasaan negara atas sumber daya alam, tapi hakikatnya, pemerintah sendiri yang menyerahkan wewenang itu ke pihak swasta kapitalis dan neoliberal yang mengeruk keuntungan untuk segelintir orang, yang pada akhirnya mengorbankan lingkungan hidup dan tidak berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jadi, apakah sumber daya alam kita sudah berdaulat?


[1] Zainal Abidin Bagir dkk, Ilmu, Etika, dan Agama-Menyingkap Tabir Alam dan Manusia, Jogjakarta: CRCS UGM, 2006, h. 262
[2] Ibid, h. 263
[3] Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, h. 402
[4] Ahmad Zarkasy Effendi dkk, Bisnis Air; Komodifikasi, Privatisasi, dan Eksploitasi, Averroes Press, 2010, h. 15
[5] M. Thalhah, Fiqh Ekologi, Total Media, Yogyakarta, 2008, h. 194
[6] Ibid, h. 209
[7] Ika Ningtyas, Menambang Emas di Tanah Bencana, Resist Book, Yogyakarta, 2019, h. vi-vii
[8] Abd. Moqsith Al-Ghazali dkk, Fiqh Energi Terbarukan, Kemala, Yogyakarta, 2017, h. 66

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dinamika Gerakan Islam Di Indonesia

Ming Apr 7 , 2019
sumber : pedomanbengkulu.com Oleh : Hasan Ainul Yaqin [1] Persinggungan agama Islam di suatu wilayah khususnya di Indonesia cukup mewarnai dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di dalam masyarakat kita. Semenjak Islam hadir hingga menjadi agama dengan penduduk mayoritas di Indonesia menarik dikaji di setiap dinamikanya. Gerakan dan wacana keislaman […]