Press Release Aksi Penolakan UU MD3


Menjelang 20 tahun usia reformasi Indonesia, cita-cita Indonesia menjadi negara demokrasi masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah Revisi  Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang sarat dengan masalah. UU yang disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018  itu dianggap telah menciderai semangat demokrasi Bangsa Indonesia.

Bukti ada pada tiga pasal dalam undang-undang tersebut justru menguatkan posisi dewan legislatif dan menjadikannya kebal terhadap hukum. Diantaranya adalah hak imunitas terhadap anggota DPR yang tertuang dalam pasal 245 yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Yang mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga diisi oleh anggota DPR. Pasal tersebutberpotensi mempersulit upaya penegakan hukum jika anggota DPR berindikasi melakukan tindak pidana seperti korupsi maupun lainnya.

Pada pasal 73 ayat 4 yang berbunyi DPR dapat melakukan pemanggilan paksa jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak memenuhi pemanggilan 3 kali berturut-turut, DPR dapat melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kepolisian. Hal ini akan berdampak pada potensi pemanggilan yang rawan diwarnai kepentingan politik oleh anggota DPR. Selain itu ketentuan ini juga akan bertentangan dengan tugas penangkapan paksa oleh POLRI kepada seseorang yang menurut KUHAP harus maju sampai tingkat pengadilan (beritasatu.com/14-02-2018).

Kemudian pada pasal 122 huruf k, bunyinya DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau kelompok yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR (sindonews.com, Selasa, 13 Feb 2018). Dampak dari pemberlakuan UU ini adalah akan membungkam kritik publik terhadap kinerja wakil rakyat (DPR). Sebab, dengan ketidakjelasan maksud dari perilaku merendahkan atau penghinaan itu, maka sebuah kritikan bisa saja dianggap sebagai bentuk penghinaan yang kemudian dapat dilakukan tindakan hukum oleh DPR.

Pasal-pasal di atas dipandang sangat multitafsir. Penggunaan pasal-pasal tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para wakil rakyat kita yang selama ini memang seringkali terjerat berbagai tindak pidana korupsi dan suap. Karena dengan menggunakan paying hukum tersebut siapapun bisa menjadi korban. Sebagaimana yang terjadi dengan adanya UU ITE yang telah banyak memakan korban, lalu UU MD3 yang seolah-olah ingin membungkam kritik rakyat terhadap para wakilnya di DPR juga akan semakin membatasi kebebasan ruang demokrasi kita.

Untuk mengembalikan semangat berdemokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 dan untuk menegaskan kembali bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, maka kita harus bersama-sama mengawasi dan memberikan kritik apabila ada yang salah dalam kinerja para pemangku kebijakan di negara kita.

Berdasarkan hal tersebut maka PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dengan tuntutan:

1. Hapus pasal 122 huruf k tentang kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau kelompok yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,

2. Hapus pasal 73 tentang pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR terhadap perseorangan maupun lembaga menggunakan aparat kepolisian,

3. Revisi pasal 245 tentang penambahan hak MKD dalam memberi pertimbangan terhadap pemanggilan anggota DPR yang terjerat kasus pidana,

4. Agar DPRD Jawa Tengah ikut menyuarakan tuntutan penolakan terhdap Revisi UU MD3.

Demikian press release ini kami buat sebagai acuan dasar dalam melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU MD3.

Salam Pergerakan!!!

Semarang, 23 Februari 2018

Tertanda,
M Muslihin                                          Umi Ma’rufah
Koordinator Aksi                              Koordinator Lapangan
Mengetahui,
Fuad Isro Yasin
Ketua PMII Komisariat
UIN Walisongo Semarang

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Form Pendaftaran PKD Komisariat Walisongo Semarang

Kam Mar 1 , 2018
Selamat datang di web pendaftaran PKD Komisariat Walisongo Semarang tahun 2018, silahkan tekan link dibawah ini Pendaftaran PKD Komisariat Walisongo