Pres RILIS Warga Jebres Demangan Menuntut Keadilan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta ingin cuci tangan atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 11 Oktober 2018 terhadap Warga Jebres Demangan dengan mengatakan warga seharusnya berurusan dengan Pemkot Surakarta. Pernyataan itu sebenarnya menyesatkan karena BPN merupakan institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikan HP 18, HP 105, dan HP 106, sedangkan Pemkot Surakarta adalah orang yang diberikan hak atas tanah. Sertifikat yang diberikan kepada BPN kemudian digunakan oleh Pemkot Surakarta untuk melakukan penggusuran. 

Adapun dalam proses pengadaan tanah untuk perluasan Solo Tekhno Park (STP) warga sama sekali tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba tahun 2015, sertifikat HP 105 yang dijadikan dasar penggusuran terbit. Warga Jebres Demangan kemudian diusir dari lahan dan hunian yang selama ini mereka tempati. Meskipun menggunakan dasar HP 105, Pemkot Surakarta juga menuduh Warga menempati HP 106. Akibatnya, terjadi simpangsiur mengenai lahan yang dihuni warga. HP 18 yang menjadi asal HP 105 yang dijadikan dasar penggusuran batasnya di belakang rumah warga. Selama ini, ketika warga meminta agar sertifikat tersebut dibuka selalu ditutup-tutupi oleh BPN. Padahal warga termasuk pihak yang berkepentingan untuk mengetahui peta lahan di dalam sertifikat tersebut.

Karena BPN tidak memiliki i’tikad baik untuk membuka peta lahan yang dimaksud, warga mengadu ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah di Semarang. Dalam sidang tanggal 8 November 2018, KIP memutuskan (1) menerima permohonan warga untuk mendapatkan salinan peta lahan dalam sertifikan HP 18, HP 105, dan HP 106 secara keseluruhan, (2) informasi tentang peta tanah mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang merupakan data fisik yang terdapat dalam sertifikat HP 18, HP 105, dan HP 106 merupakan informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU KIP yang dapat diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah kepada Warga Jebres Demangan, (3) memerintahkan BPN untuk memberikan salinan peta lahan dalam sertifikan HP 18, HP 105, dan HP 106, (4) memerintahkan BPN untuk memberi informasi sebagaimana poin ke 3 kepada warga selambat-lambatnya 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (5) memerintahkan BPN untuk memberikan informasi sebagaimana poin 3 dan 4 kepada warga setelah keputusan KIP berkekuatan hukum tetap.

BPN Surakarta justru tidak bersikap kooperatif kepada warga. Hal itu terbukti dengan banding yang dilakukan oleh BPN Surakarta kepada PTUN Jawa Tengah agar keputusan KIP yang memenangkan warga dibatalkan. Ironisnya, di dalam laporan keberatan yang diajukan BPN Surakarta kepada PTUN Jateng atas keputusan KIP menyebutkan bahwa warga meminta warkah tanah. Padahal keberatan itu mengada-ada, sebab Warga Jebres Demangan hanya memohon informasi terkait letak, luas, dan batas lahan HP 18, HP 105, dan HP 106 yang disebutkan selama ini serta dijadikan sebagai dasar penggusuran. 

Jika  merunut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 2 berbunyi: pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir, dan terbuka. Bahwa tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 huruf b berbunyi: untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pendaftaran tanah menganut asas terbuka sebagaimana dalam penjelasan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Atas dasar penjelasan di atas, maka kami Paguyuban Warga Jebres Demangan bersama PMII Solo, PMII Semarang, PMII Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, PMII UIN Walisongo Semarang, PMII Sukoharjo, GMNI Solo, BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), BEM FP UNS, BEM Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan Ikatan Mahasiswa Purwodadi-Grobongan (IMPG) UIN Walisongo menuntut (1) PTUN Jateng memberikan keputusan yang seadil-adilnya, (2) PTUN harus menolak permohonan BPN karena menyalahi aturan serta membuat dasar permohonan yang mengada-ada, (3) PTUN harus memperkuat keputusan KIP Jawa Tengah tanggal 8 November 2018 yang memenangkan Warga Jebres Demangan. Di samping itu, kami juga menuntut kepada Walikota Surakarta untuk (1) bertanggung jawab atas penggusuran sewenang-wenang yang dilakukannya terhadap Warga Jebres Demangan, (2) mengembalikan seluruh hak Warga Jebres Demangan yang telah dihancurkan dengan semena-mena, serta (3) menuntut Presiden Jokowi Dodo untuk memperhatikan dan ikut menyelesaikan kasus penggusuran sewenang-wenang yang dilakukan Pemko Surakarta terhadap warga Surakarta sendiri.

Surakarta, 28 Februari 2019

Waskita Cahya Subekti (085757585828)
Ruwanda Saputro (085801023462)

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mandataris Ketua Umum PC PMII Banyuwangi, Mimikri Nilai-Nilai dan Perjuangan Organisasi

Sab Mar 2 , 2019
Oleh: Rekse Umu Romadhon Tidak akan ada asap, jika tidak disulut oleh api. Menanggapi pernyataan Sahabat Dimas Heru Sumadi sebagai Mandataris Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Banyuwangi di media lokal, tentang penyebutan oknum pada kader PMII yang saya rasa tak layak untuk disandangkan pada seorang kader, khususnya yang sedang berada […]