Paradigma PMII; Menjawab Kebutuhan Zaman

Oleh: M. Eka Gusti Agung Pratama [1]
Setiap individu membutuhkan sebuah paradigma (paradigma hidup) untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Begitupula dengan masyarakat, kelompok, maupun organisasi yang pada esensinya berawal dari sekumpulan individu. Paradigma terbentuk dari proses konstelasi. Sehingga dari hasil proses konstelasi tersebut menumbuhkan imajinasi, ide, dan inspirasi yang mampu dijadikan acuan dalam mencapai tujuan.
Paradigma sebuah organisasi sangat dibutuhkan dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan dan perilaku organisasi. Disamping itu, dengan paradigma ini pula sebuah organisasi akan menetukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang (Zainuddin, 2015)
Apa itu Paradigma?
Menurut Thomas Kuhn (dalam Ritzer, 2002), paradigma merupakan alat analisis untuk memberikan dasar ukuran sesuai dengan keharusan logika yang telah disetujui oleh komunitas penganutnya. Lebih lanjut paradigma merupakan konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, dan prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan konsepsi dalam menafsirkan realitas sosial. Paradigma merupakan konstelasi dari unsur-unsur yang bersifat metafisik, sistem kepercayaan, filsafat, teori, maupun, sosiologi, dalam kesatuan kesepakatan tertentu untuk meyakini keberadaan sesuatu yang baru.
Sedangkan George Ritzer (Kristeva, 2015) mendefinisikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya adalah “ how to see the world” semacam kaca untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan renspons sosial yang memandu arahan pergerakan.
Paradigma bukan saja mengkaji tentang apa yang harus dipandang, namun juga memberikan inspirasi, imajinasi terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga membuat perbedaan antara ilmuwan satu dengan lainnya. Paradigma adalah model atau pegangan untuk memandu mencapai tujuan. (Ritzer, 2002).
Paradigma PMII dari masa ke masa
Dalam perkembangannya, PMII memiliki beberapa paradigma yang sesuai dengan konteks zaman dan tantangannya. Tentunya beberapa paradigma memiliki spirit gerakannya masing-masing. Pada masa kepemimpinan sahabat Muhaimin Iskandar pada tahun 1994-1997 dibentuk sebuah paradigm berupa paradigma gerakan arus balik pinggiran. Paradigma ini sengaja dibentuk untuk merespon tantangan realita sosial pada zamannya. Menyatukan segenap gerakan seluruh kader untuk menumbangkan pemerintahan yang represif di bawah kepemimpinan Soeharto yang cenderung diktator.
Pasca reformasi pada tahun 1998, persoalan bangsa tidak lagi menghadapi pemerintah diktator. Kemudian pada masa kepemimpinan Syaiful Bahri Ashri (1997-2000), paradigm PMII dibentuk kembali untuk menjawab tantangan zaman. Paradigma Kritis Transformatif sengaja dibentuk untuk mengawal demokrasi yang saat itu masih begitu muda. Ada bebarapa alasan yang menyebabkan PMII harus memilih paradigma kritis sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa.
Pertama , masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola pikir positivistic modernisme. Pemikiran-pemikiran seperti ini sekarang telah menjadi sebuah berhala yang mengharuskan semua orang untuk mengikatkan diri padanya. Siapa yang tidak melakukan, dia akan ditinggalkan dan dipinggirkan. Eksistensinya-pun tidak diakui. Akibatnya jelas, kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi tidak berkembang. Dalam kondisi seperti ini maka penerapan paradigma kritis menjadi suatu keniscayaan.
Kedua , masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik etnik, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Kondisi seperti ini sangat memerlukan paradigma kritis, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan kreatifitasnya secara maksimal melalui dialog yang terbuka dan jujur. Dengan demikian potensi tradisi akan bisa dikembangkan secara maksimal untuk kemanusiaan.
Ketiga , sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik. Akibatnya ruang publik (public sphere) masyarakat hilang karena direnggut oleh kekuatan negara. Dampak lanjutannya adalah berkembangnya budaya bisu dalam masyarakat, sehingga proses demokratisasi terganggu karena sikap kritis diberangus. Untuk mengembangkan budaya demokratis dan memperkuat civil society dihadapan negara, maka paradigma kritis merupakan alternatif yang tepat dipakai.
Keempat , selama pemerintahan orde baru yang menggunakan paradigma keteraturan (order paradigma) dengan teori-teori modern yang direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, warga PMII mengalami proses marginalisasi secara hampir sempurna. Hal ini karena PMII dianggap sebagai wakil dari masyarakat tardisional. Selain itu, paradigma keteraturan memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah harus menjaga harmoni dan keseimbangan sosial yang meniscayakan adanya gejolak social yang harus ditekan sekecil apapun. Sementara perubahan harus berjalan secara gradual dan perlahan. Dalam suasana demikian, massa PMII secara sosilogis akan sulit berkembang karena tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan diri, mengimplementasikan kreatifitas dan potensi dirinya.
Kelima , Selain belenggu sosial politik yang dilakukan oleh negara dan sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, factor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu dogmatisme agama dan tradisi. Dampaknya, secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi dogmatisme agama yang berdampak pada kesulitan membedakan mana yang dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Agamapun menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Menjadi penting artinya sebuah upaya dekonstruksi pemahaman keagamaan melalui paradigma kritis. (Kristeva, 2015)
Pada masa Heri Harianto sebagai ketua PB PMII (2006-2008) dibentuklah paradigma menggiring arus berbasis realita sebagai jawaban tantangan zaman yang disertai dengan gemparnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang membanjiri kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi membawa kita pada arus globalisasi yang tak bisa lagi dibendung. Mudahnya akses pertukaran informasi dan alat komunikasi membawa kita pada kemudahan dalam menyampaikan hak dan kebebasan berekspresi.
Dilain sisi George Ritzer, dalam karya terbarunya (Globalization of Nothing 2006) memperkenalkan satu istilah yang disebutnya dengan grobalisasi. Globalisasi merupakan kombinasi dari kata growth (Inggris) yang bermakna pertumbuhan, global (mondial) yang bermakna dunia dan akhiran ‘sasi’ yang menjelaskan ‘proses’. Grobalisasi menunjuk pada proses pertumbuhan dan penyebaran mesin ekonomi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia yang mengintegrasikan kawasan-kawasan, negara-bangsa, ke dalam sistem pasar tunggal.
Kita tidak dapat menolak realita yang membawa kita pada arus globalisasi. Fakta sosial menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima perubahan ini sekalipun mereka belum siap untuk menghadapinya. Pemerintah mendukung perubahan tersebut dengan sebutan era perkembangan industrialisasi 4.0. Dengan demikian kondisi sosial masyarakat Indonesia yang baru mengenal teknologi informasi dituntut untuk mengikuti arus agar mampu memiliki daya saing yang tak kalah dengan SDM bangsa lain.
Melihat PMII dan tantangannya
Melihat gerakan mahasiswa dewasa ini, khususnya PMII, masih terjebak pada romantisme gerakan mahasiswa tahun 90-an yang lengkap dengan segala aroma heroismenya. Nuansa perjuangan, dan semangat yang diusung masih dilingkupi oleh atmosfer posisi dan peran mahasiswa sebagai middle man, culture broker, perantara, penyambung aspirasi, atau parlemen jalanan; suatu posisi dan peran mulia dari mahasiswa dalam masyarakat Indonesia yang memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat hingga akhir tahun 90-an. Padahal perubahan zaman telah lama berubah, kita tak lagi dihadapkan oleh pemerintahan yang diktator dan aksi pembungkaman.
Secara singkat dapat dinyatakan di sini bahwa komunikasi antara pemerintah dengan rakyat pada umumnya telah berubah dari kondisi yang penuh kebuntuan menjadi keterbukaan. Di satu sisi masyarakat tidak lagi takut untuk menyampaikan aspirasinya, dan di sisi yang lain pemerintah juga tidak lagi enggan untuk mengundang masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui berbagai saluran yang ada. Semua kondisi ini membawa dampak positif yang besar sekali bagi masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan mengurangnya posisi dan peran mahasiswa Indonesia sebagai kelompok tengah yang selama berpuluh tahun telah dinikmatinya. Mengurangnya peran sebagai middle man ini kemudian mahasiswa berada pada posisi “ada” tapi tidak dibaca. Sebab gerakan yang nyata, baik aksi atau jalan hanya dilakukan saat dituntut oleh situasi dan kondisi tertentu saja.
Terasa wajar rasanya jika mahasiswa terutama para kader menjadi kebingungan untuk mendefiniskan diri mereka dalam arus perubahan makro ini. setelah peran middle man-nya berangsur menghilang, sebagian mahasiswa menjadi sangat akademis (kuliah, menyelenggarakan penelitian kreatif mahasiswa, dan bercita-cita melanjutkan ke S2 dan S3 karena berminat melakukan kerja-kerja akademis), sebagian lagi menjadi sangat pragmatis (kuliah, cepat lulus supaya bisa segera masuk bursa tenaga kerja, dan kerja-kerja part-timer yang dapat menyokong kemandirian finansial, seperti bergabung dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar, menyelenggarakan kursus-kursus privat, kerja-kerja pengambilan data lapangan atas penelitian yang dilakukan dosen, dan lain-lain), serta sebagian lagi sangat hedonis (sebagian besar waktunya habis untuk chatting, dan kongkow-kongkow di cafe atau warung kopi).
Ada satu varian lagi yang dibelakang hari semakin memperoleh tempat di hati mahasiswa, yakni mahasiswa yang sangat fundamentalis (kelompok mahasiswa yang terinspirasi oleh gerakan Wahabi atau Salafi). Lebih disayangkan lagi, ternyata hari ini pengelompokan mahasiswa bukan lagi berdasarkan kategori: yang aktif di organisasi intra kampus (OMIK) dan organisasi ekstra kampus (OMEK); melainkan pragmatis, hedonis, akademis, dan fundamentalis.
Artinya, PMII hari ini hanya menjadi kovarian saja, yakni kumpulan mahasiswa (mungkin mereka adalah mahasiswa yang terkategori sebagai pragmatis, hedonis, akademis, dan, meskipun agak sulit, fundamentalis), yang mungkin kebetulan memiliki kesamaan background history, kesamaan simbol dalam beragama, atau sekedar karena berteman dengan kader PMII. Tidak lebih dan tidak kurang! (Tirmidi, 2013).
Menjawab Kebutuhan Zaman
Melihat Fenomena tersebut, maka PMII harus membentuk gerakan baru dengan berdasarkan paradigma yang telah ditanamkannya yakni arus balik berbasis realita. Sehingga PMII mampu menjawab kebutuhan zaman dan tidak lagi terjebak pada pandangan bahwa PMII merupakan kelompok middle man yang semata-mata mengandalkan moral force sebagai basis gerakannya. Jika tidak PMII akan segera menjadi fosil gerakan mahasiswa, karena tidak mampu lagi mempertahankan peran vitalnya di masyarakat.
Pada era perkembangn industry 4.0 seperti dewasa ini, semuanya serba instan dan tenaga kerja manusia telah banyak digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, akan banyak jenis pekerjaan yang hilang, namun tidak dipungkiri akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru. Pada era ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kelompok yang dapat mendampingi mereka untuk mengikuti zaman bahkan melampauinya, baik dalam bentuk inovasi maupun pekerjan. Oleh karena itu PMII harus mampu melakukan transformasi di berbagai bidang yang ultimate goal-nya ialah terciptanya keadilan sosial, terutama yang berbasis keadilan ekonomi.
Paradigma menggiring arus berbasis realita yang dipakai sebagai arah gerakan PMII harus dapat menciptakan kurikulum yang mampu mengantarkan kader-kadernya untuk berkiprah secara professional tanpa meninggalkan ideologi dan identitasnya, baik di dalam lingkaran penyelenggaraan negara, maupun di luar lingkaran negara. Peran-peran itulah yang dibutuhkan untuk mampu menorehkan prestasi yang bukan saja tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek, melainkan pembentukan budaya, politik, dan perubahan mendasar lainnya dalam suatu negara (Christensen, 2010). Dengan perubahan ini maka PMII akan mampu tertulis (tuktab) dan terbaca (tunthoq) dimanapun ia berposisi: sebuah posisi yang sebangun dengan hamzah qatha’ dalam kaidah bahasa Arab (Kristeva, 2015)
Namun perlu dipahami bahwasanya gerakan ini bukan berarti PMII harus meninggalkan gerakan moral force, pikiran kritis atau sikap heroisme aksi turun jalan. Karena harus ada yang mengawal dan mengkritisi pemerintah tanpa memiliki kepentingan kecuali kepentingan masyarakat, dan itu hanya ada didalam diri mahasiswa dengan idealismenya. Oleh karena itu kedua gerakan tersebut harus berjalan dengan seimbang (gerakan kritis dan gerakan profesional). Sehingga mampu membawa PMII pada tujuannya, yakni menjadi pribadi muslim yang bertaqwa, cakap dan bertanggung jawab (profesional) dalam mengamalkan ilmu-ilmunya.
*Tulisan ini sebelumnya pernah diterbitkan di modul PKD PMII Komisariat Walisongo Semarang 2019
Daftar Pustaka:
Kristeva, Nur Sayyid Santoso M.A, 2015, Manifesto Wacana Kiri (Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri untuk Kader Inti Ideologis) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ritzer, George-Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta, Prenada Media, 2005.
M. Zainuddin, 2015, Cetakan I, Nalar Pergerakan; Antologi Pemikiran PMII, Yogyakarta: Naila Pustaka
Ritzer George, 2006, Globalization of Nothing 2, London: Pine Forge Press.
Modul PKD, 2018, Aktualisasi Gerakan Sosial PMII Melalui Basis Intelektual dan Spirit Kader .


[1] . Kordinator LPW PMII Komisariat UIN Walisongo, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pengelolaan Opini dan Gerakan Massa

Ming Apr 7 , 2019
antarfoto.com Oleh : Siti Barokatin Nikmah [1] PMII yang notabenenya adalah organisasi pergerakan, aksi massa sudah seharusnya menjadi out put perjalanannya. Perlu dipahami, posisi PMII juga merupakan pengontrol sekaligus pendukung pemerintah. Jadi, sudah semestinya PMII turut mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam begitu, kader PMII haruslah melek terhadap fenomena dan […]