Pandemi Global dan Apa Yang Sebenarnya Terjadi

Oleh : Ikhsan Maulana

“Necessity expresses itself through an accident”

Paruh kedua dasawarsa, Kapitalisme terlihat begitu murung. Berbagai krisis dan perlambatan ekonomi global telah membawa para ideolog demokrasi-liberal ke jurang keputus-asaan. Bahkan memaksa mulut besar Francis Fukuyama untuk menjilat ludahnya sendiri setelah tiga dekade lalu dengan pongahnya mengatakan Kapitalisme sebagai akhir dari sejarah peradaban manusia. Dan kali ini, kita melihat bagaimana pandemi Koronavirus menyempurnakan seluruh hantaman tersebut tepat dipenghujung dekade ini.

Wabah koronavirus atau COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok. Wabah koronavirus atau korona disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang masih berkerabat dengan SARS dan MERS. Wabah ini dengan cepat merambah ke negara-negara sekitarnya bahkan hingga ke seberang benua. Italia misalnya, menjadi negara benua Eropa sekaligus dunia yang paling merasa kesakitan. Setidaknya sampai tulisan ini dibuat, Italia telah kehilangan lebih dari lima ribu warganya dengan fatality/death rate menyentuh angka 9%.

Wabah korona, telah menyibak berbagai kanker yang bersemayam di dalam rahim kapitalisme, rasisme salah satunnya. Pasca wabah ini menyebar, sentimen anti-Tiongkok semakin menguat dari timur hingga barat, dari Auckland hingga Arizona. Sikap Rasis dari mulai kekerasan verbal, pengucilan hingga serangan fisik mulai meningkat dibeberapa tempat terhadap mereka yang “dicurigai” sebagai orang Tiongkok. Bahkan dibeberapa negara, sentimen rasis tersebut meluas menjadi sentimen anti-Asia.

Ditingkat Sains, berbagai solusi “ilmiah” yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat tertindas menemukan panggungnya. Herd Immunity diusulkan ilmuwan Inggris sebagai jalan ketiga. Para Euginika mulai berani bersuara. Bahkan berbagai spekulasi ala Malthusian muncul bertebaran dengan narasi seleksi alam ataupun over populasi. Sebuah alarm tanda bahaya scientic-racism menemukan ekspresinya untuk muncul kembali selama krisis.

Rasisme tidak diciptakan oleh korona tetapi erat keberadaannya dengan kapitalisme. Dominasi Tiongkok dalam ekonomi global dewasa ini membuat sentimen tersebut tumbuh. Kapitalis barat mulai menyebarkan isu semacam ini melalui media-medianya. Wabah korona justru dilihat media-media tersebut sebagai pangsa pasar dengan tulisan maupun poster bernada rasis.

Negara-negara neo-liberal seperti Amerika dan Inggris (bahkan Indonesia) harus melihat bagaimana modal dan investasi yang mereka bangun bertahun-tahun runtuh begitu saja. The Fed bahkan harus mengintervensi pasar keuangan berkali-kali dengan total injeksi hingga triliunan dolar. Wallstreet menunjukkan aktivitas terburuknya sejak 1987 dan minggu terburuk sejak resesi tahun 2008.

Kepentingan modal menjadi segalanya bagi negara-negara neoliberal. Amerika menghambur-hamburkan sumber dayanya untuk agenda-agenda imperialistik dengan otomatis menggemukkan anggaran militer mereka guna pengembangan senjata maupun nuklir. Berbagai layanan publik dengan begitu dibebankan lebih banyak terhadap warga sipil.

Tak jauh berbeda, Pemerintah Indonesia pada awalnya melihat wabah ini sebagai kesempatan untuk merebut pasar produk yang sebelumnya didominasi Tiongkok. Bahkan untuk menggenjot pemasukan sektor pariwisata dengan menyediakan anggaran 72 miliar untuk influencer dan berbagai subsidi lainnya yang berhubungan dengan transportasi dan pariwisata seperti diskon travel agent sampai subsidi para pemilik maskapai. Selama wabah ini berlangsung, pemerintah juga akan member izin penangguhan pajak untuk 19 sektor industri.

Berbanding terbalik dengan itu semua, apa yang didapatkan pekerja dan rakyat tertindas sangat tidak setimpal. Padahal, mereka yang berada di garis terdepan produksi dan distribusi sangat rentan terpapar korona. Hingga saat ini misalnya belum ada hasrat pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law. Edukasi yang diberikan kepada publik sangat minim. Dan alih-alih melakukan rapid test sejak awal, hingga kini belum ada aturan dari pemerintah pusat untuk menggratiskan tes corona skala nasional.

Anjuran “Work From Home” adalah lawakan yang kesekian kali. Presiden sepertinya belum (mau) memahami bahwa yang ditakutkan rakyatnya akibat isolasi diri sendiri adalah kelangsungan hidup mereka. Mustahil bagi seorang buruh pabrik untuk bekerja dari rumah, pun berbagai pekerjaan lain seperti ojol misalnya. Disisi lain, melakukan isolasi diri membuat mereka kehilangan pekerjaan yang menjadikan mereka tak mampu membiayai hidup mereka, sedangkan pemerintah tidak memberikan jaminan akan hal tersebut. Anjuran ini, hanya bisa dilaksanakan segelintir orang.

Bagaimana mungkin anjuran ini dilaksanakan oleh buruh PT. Alpen Food Industry yang bahkan hak-hak mereka selama ini pun belum diberikan, atau buruh air minum dalam kemasan Club yang memainkan gimmick “Kami tetap kirim Air untukmu, Kamu tetap di rumah untuk Indonesia” dengan tagar #lawancovid-19, sedangkan ribuan buruhnya harus tetap bekerja. Jutaan buruh tersebar di Indonesia tetap harus menjalankan proses produksi. Hal sama juga dialami oleh mereka pedagang keliling, dan berbagai pekerjaan yang tidak memungkinkan mereka isolasi diri sendiri bahkan untuk social distancing. Pilihan untuk mereka hanya mati karena korona atau mati karena kelaparan.

Lockdown utamanya sangat dihindari oleh negara-negara neoliberal karena kehancuran ekonomi yang (mungkin) disebabkannya. Sama seperti negara kita, Kapitalis maju seperti Amerika pun masih belum memberikan tanda akan melakukannya. Uniknya, India sendiri bisa dikatakan “total lockdown” padahal secara statistik masih dibawah Indonesia. Disisi lalin, Italia yang telat melakukan Lockdown harus membayar mahal. Dan harga itu harus dibayar mahal oleh rakyatnya karena merekalah yang sebenarnya paling berpeluang terkena wabah. Di Indonesia sendiri, peneliti memperediksi kasus penularan korona di Indonesia berpotensi menembus 11-71 ribu (dengan fungsi eksponensial dan asumsi penggandaan waktu seperti Iran dan Italia) apabila tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah. Berkebalikan, India sendiri bisa dikatakan “total lockdown” padahal secara statistik masih dibawah Indonesia.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang mungkin harus diusulkan dan dilaksanakan yang antara lain :

1. Lockdown, mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh proses produksi non-esensial, jaminan kebutuhan dasar dan ransum selama masa karantina, laksanakan UU. No. 6 Tahun 2018

2. Jaminan perlindungan untuk pekerja medis (Dokter, Perawat, Pekerja Rumah Sakit dsb) serta seluruh sektor yang berada di garis terdepan perjuangan melawan korona. Upah layak, istirahat cukup serta jaminan keamanan serta tempat tinggal

3. Lindungi pekerja esensial (listrik, air dsb) yang masih harus bekerja. Upah layak, istirahat cukup serta jaminan keamanan serta kesehatan.

4.Potong gaji pejabat negara untuk membantu pembiayaan. Hal-hal lain dimungkinkan penyitaan harta koruptor dan nasionalisasi.

Banyak dari kita gagal memahami dan mengatakan bahwa wabah korona telah membawa dunia pada krisis sosial dan ekonomi. Yang harus dipahami bahwa ada atau tidaknya korona, kapitalisme telah mengalami perlambatan bahkan berhenti. Produksi meningkat tetapi investasi menurun. Jepang adalah contoh yang mungkin bisa kita refleksikan, dan kita diskusikan lain waktu. Inti daripada itu, korona hanya menambah sedikit kontras, meningkatkan gradasi warna sehingga apa yang selama ini terlihat samar menjadi jelas.

Lockdown sendiri menjadi momok penguasa. Tetapi rakyat dimanapun di seluruh dunia harus belajar bahwa hal ini penting atau mereka hanya akan dijadikan tumbal aktivitas produksi selama masa krisis dan wabah. Kerjasama berbasiskan solidaritas (dan bukan semangat imperialistik) dengan berbagai negara harus dibuka. Kita telah melihat negara-negara ‘terdzalimi’ seperti Kuba justru bangkit membantu mereka yang selama ini memusuhinya.

Menyebarkan kepanikan pada publik bukanlah hal yang bijak, tetapi menyepelekan dan sikap tidak mau tahu juga berbahaya. Pada akhirnya, bagaimana partisipasi kita juga diperlukan. Cuci tanganmu dan gunakan masker. Patuhi himbauan social-distancing dan seluruh protokol kesehatan yang mungkin telah diberitahukan, untuk membantu meringankan beban pejuang medis yang berada di garis terdepan. Tetapi, bersolidaritas dengan rakyat dan menuntut pemenuhan hak juga tidak kalah penting.

*Penulis adalah anggota Sospol PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang*

M Waliyuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gelang Pink dan Biru COVID-19 Kabupaten Kebumen

Rab Apr 15 , 2020
Oleh : Aji Yoga A Beragam cara dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Sejak diumumkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 jelas penyakit ini tidak bisa diremehkan. Jika kita telusuri, hanya ada beberapa penyakit saja dalam sejarahnya yang tercatat sebagai pandemi. Melihat informasi […]