Haruskah Kita Memercayai bahwa PISA bisa menjadi Acuan Pendidikan Ideal?

Oleh: Zakiyatur Rosidah

Sekira dua dekade, Program for International Assessment (PISA) masih dan agaknya tetap menjadi acuan kebijakan pendidikan sekaligus momok yang menyeramkan oleh sekitar 70 negara. Sayangnya, dalam laporan yang dirilis PISA saban tiga tahun sejak 2001, Indonesia selalu berada di peringkat terbawah, termasuknya hasil PISA yag baru rilis awal Desember 2019.

Hasil PISA yang diumumkan pada Rabu (3/12) menunjukkan Indonesia tertinggal ketimbang negara-negara tetangga macam Brunei dan Malaysia. Data ini—terutama menyoal peringkat—kemudian nampak sering dijadikan tolok ukur dalam menilai pendidikan kita. Walakin, apakah benar dan seberapa jauhkah PISA dapat mengukur kualitas pendidikan sebuah negara?

Mari kita tilik salah satu organisasi gran-designer PISA yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Huruf E dalam akronim tersebut ialah Economic, bukan Education. PISA pada awalnya dibikin untuk sekitar 30 negara industri yang tergabung dalam OECD. Namun, target PISA kemudian merembet dan berkembang ke negara-negara dunia ketiga.

Sebagai sebuah proyek yang diinisiasi oleh organisasi yang basisnya ekonomi, PISA sudah barang tentu tak bisa lepas dari motif ekonomi dan politik. Walau memang tak memungkiri bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor eskalasi dan akselerasi kemajuan ekonomi global.

Kenyataannya memang banyak pihak yang mempolitisasi hasil PISA sebagai landasan membuat kebijakan politik terkait pendidikan. Yang menjadi problema adalah hasil PISA seringkali hanya ditelan mentah-mentah, tak dikaji secara komprehensif, dan mengabaikan tantangan dalam masyarakatnya sendiri. Nóvoa and Yariv-Mashal (2003) telah mengkritik studi perbandingan pendidikan seringkali menjadi alat politik untuk kebijakan pendidikan daripada kebutuhan untuk tetap melanjutkan riset dalam masyarakat sendiri.

Kita seringkali abai ketika membandingkan Finlandia atau negara lain dengan Indonesia. Jumlah penduduk satu negara Finlandia (5,5 juta) hampir hanya sama dengan satu Provinsi Banten (5,3 juta). Luas wilayah Finlandia hanya 0,017% dari luas wilayah Indonesia. Begitu juga dengan demografinya. Finlandia yang didominasi daratan berkebalikan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Kompleksitas demografi juga menunjukkan ragam perbedaan suku dan budaya yang kita miliki. Di Indonesia, satu kelas bisa diisi siswa dari berbagai background. Itu artinya masyarakat kita memanglah heterogen. Sebaliknya di Finlandia sebagai Negara yang termasuk peringat teratas PISA, kelas-kelas diisi oleh siswa-siswa dari background dan kultural yang sama. Tingkat keseragaman dan sistem pendidikan khusus yang kuat ini mendorong keberhasilan pendidikan Finlandia. Dari sini bisa ditilik kalau negara macam Finlandia telah memenuhi standar PISA yang disusun OECD, toh Finlandia juga telah bergabung sejak 1969.

PISA mengukur tiga aspek utama dalam penilaiannya yakni membaca, matematika, dan sains. Tiga elemen merupakan faktor kunci dalam kompetisi ekonomi global—a la PISA, tentunya. Tandanya, PISA secara tak langsung mengabaikan aspek-aspek lain seperti humaniora, budaya, bahasa, sejarah, sosial sains, dan sebagainya. Padahal, daan kehidupan sehari-hari saja kita tak bisa lepas dengan aspek-aspek tersebut, bukan?

Sementara tujuan pendidikan nasional setiap negara bisa berbeda berdasarkan konteks. Satu hal yang tidak diukur dan cenderung diabaikan dalam diskusi standar dan pemeringkatan PISA. PISA cenderung mengabaikan ukuran-ukuran lain yang justru semakin dibutuhkan saat ini ketika dunia kian khawatir menghadapi gelombang radikalisme, terorisme, dan hoaks, apalagi krisis iklim. Hal-hal terebut apakah bisa secara komprehensif diselesikan dengan standar PISA?

Lagi, aspek lain yang dipermasalahkan adalah menyoal tes baik kompleksitas jenis teks, bahasa, dan penerjemahan. Pengalihan bahasa ke bahasa target bisa jadi belum tentu sepenuhnya semaksud dengan teks awal di mana tes tersebut dibahasakan. Perbedaan ini bisa juga memengaruhi peserta memahami jenis pertanyaannya. Apalagi tes PISA dilakukan dalam format tertulis dan format tertulis belum tentu juga bisa menjadi barometer kehidupan nyata dalam konteks keseharian setiap negara. Bagaimana caranya mengukur Indonesia yang sedemikian kompleks hanya dengan tes tertulis sekira dua jam?

Sebenarnya sudah banyak riset dan artikel akademik yang mengkritik ‘project’ PISA. Namun, riset-riset tersebut belum terpublikasi secara luas sebab media lebih banyak mengangkat hasil PISA sendiri tanpa menganalisisnya secara menyeluruh. Apalagi di Indonesia, agaknya minim yang menyoroti hal ini. Bahkan, di tugas akhir sebagai prasyarat lulus kebanyakan mahasiswa berbackground pendidikan—tiliklah di UIN Walisongo, misal—saya pasti mendapati kalau karyanya menuliskan paling sedikit satu referensi PISA atau OECD sebagai latar belakang masalah dan dasar teori dan dinilai sebagai problem pendidikan yang amat serius sehingga dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah pendidikan.

Media—terlebih media tanah air—yang acap kali tak akaurat bahkan jauh dari kata kritis melaporkan hasil sebuah penelitian seperti sering kali terjadi. Media sering keliru memberitakan hasil penelitian terutama terkait pendidikan.

Pada tahun 2014, pernah terjadi pengiriman surat berupa petisi ke pihak PISA yang diterbitkan Jurnal Global Policy (1) lalu disusul dengan dimuat di media-media arus utama seperti Guardian, Washington Post, the New Zealand, dan lain-lain. Surat terbuka ini ditandatangi sekitar 2000 akademisi dari 40 negara, salah satunya inisiatornya adalah Noam Chomsky, seorang akademisi terbuka terutama dalam kajian linguistik cum pengamat politik, dan cum-cum lainnya.

Arkian, hasil PISA perlu dilihat dan dikaji lebih mendalam dan menyeluruh. Tak semua hasil PISA dapat diimplementasikan dalam semua konteks, tak seyogianya hasil PISA digebyah-uyah menjadi acuan mendasar, termasuknya dalam hal pendidikan.[]

M Waliyuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Digital Movement, Arah Baru Kaderisasi PMII

Jum Feb 21 , 2020
Oleh: M Waliyuddin Arus pengutamaan dalam penguatan basik kaderisasi menjadikan PMII seharusnya membuat arah baru dalam masa pengembangannya. Tak bisa di pungkiri era revolusi industri 4.0 saat ini menuntut PMII untuk mengikuti perubahannya. Dimana pola partisipasi organisasi terhadap masalah-masalah dan perkembangan yang di hadapi oleh agama islam, masyarakat, bangsa dan […]