Desak Pemenuhan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat


Oleh: M Waliyuddin

Sejak dahulu hingga saat ini kepemilikan tanah oleh masyarakat melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan hingga melahirkan regulasi local (self regulation) yang disebut dengan tanah adat.

Tercermin dalam asas-asas pengaturan dalam bentuk perundang-udangan, yaitu: pasal 18 B (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Pasal 4 huruf “j” ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, (3) Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Menyebutkn bahwa tanah adat tidak memiliki pengaturan terkonsep namun dakui dan dihormati oleh Negara (Sarkawi 2014).

Meskipun jelas demikian, namun regulasi yang ditetapkan pemerintah selalu menimbulkan konflik dalam kepemilikannya. Jelas bahwa kebutuhan tanah menjadi dasar dari kehidupan. Maka dari itu tanah erat kaitannya dengan legalitas. Terutamanya dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan masalah hak antara masyarakat yang menguasai tanah dan pelaku pembangunan yang muncul dengan dalih pembangunan kepentingan umum. Sehingga sering kali melupakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Hal ini yang menjadi tendesi kajian ini dalam penguatan strategi hak pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bagi wisdom local yang secara jelas diakui oleh Negara. Namun dalam praktekya seakan mendapat kecaman dan ketidakadilan.

Melihat kohesi tersebut, jelas bahwa ketidakpastian pengakuan hak tanah menjadi hal utama. Terutama tanah adat yang notabenya memang belum secara jelas di atur dalam undang-undang. Strategi penguatan hak atas tanah adat jelas sangat penting untuk membuka kembali sejarah bahwa tanah adat memang harus benar-benar diakui oleh Negara. Sehingga tidak adanya kesewenang – wenangan penguasaan tanah dengan alasan pembangunan.

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang di lakukan terhadapnya. Demi mencapai pengakuan dan perlindungan tersebut maka peraturan perundang-undangan merupakan “conditiosine qua non” atau kondisi mendesak yang tidak dapat diabaikan. Sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengolahan baik itu hak ulayat atas tanah maupun hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alamnya yaitu berupa hutan.

Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Diterbitkannya Undang-undang No 22 tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Menandai dimulainya otonomi daerah yang didalamnya terdapat harapan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan dan kehendak daerah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otonomi desa, yang secara ekplisit menegaskan desa dikembalikan kepada asal-usulnya, yakni adat.

Kebijakan daerah dalam otonomi daerah adalah sebagai bukti salah satu instrumen untuk melaksanakan urusan pemerintah. Melihat hal tersebut jelas bahwa penyerahan sejumlah kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat.

Salah satu kewenangan tersebut adalah menerbitakan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang memberikan pengakuan dan perlndungan hukum terhadap tanah adat itu sendiri. Banyaknya tuntutan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak tanah masyarakat hukum adat yang sering kali dimarjinalkan dalam kehidupan bernegara. Maka sesuatu yang mendesak untuk dilakukan adalah meyusun Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA).

RUU Masyarakat Hukum Adat bukanlah sesuatu yang baru. Sejak periode DPR 2009-2014, pertama kali sejak Indonesia merdeka, politik legislasi RUU terkait masyarakat hukum adata diakomodasi dalam program legislasi nasioanal. Sayangnya, gagal menjadi Undang-Undang. Kegagalan ini kerana tidak adanya keseriusan oleh pemerintah dalam rapat-rapat pembahasan mengenai kesepahaman dan subtansi pada RUU ini.

Menagih Janji Pemerintah

Desakan demi desakan trus saja dilakukan oleh masyarakat sipil yang peduli terhadap RUU tersebut. Selain ditingkat konstitusi, ketentuan mengenai penegasan pengakuan maupun perlindungan terhadap hak ulayat terhadap tanah masyarakat hukum adat, juga terdapat dalam berbagai peraturan ditingkat legislasi. Yaitu dimulai dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”

Meskipun pemerintah mempunyai komitmen akan memperhatikan masyarakat hukum adat. Namun dilapangan pelaksanaannya sangat sulit jika tanpa adanya paying hukum yang jelas. Padahal konflik lahan dan sumber daya alam terus tinggi. Mahkamah Agung pernah mengungkap berkas-berkas dokumen kasus yang tidak selesai di lembaganya, tercatat ratusan ribu masyarakat adat jadi korban konflik dari total 326 konflik sumber daya alam dan agraria di seluruh Indonesia. Yang melibatkan areal 2.101.858 hektar dengan korban sampai 186.631 jiwa, 176.673 jiwa masyarakat hukum adat.

Yang diperlukan saat ini hanya komitmen moral dari presiden Jokowi untuk segera memperhatikan Undang-Undang masyarakat huku adat. Tanpa Undang-Undang tersebut enam tahun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengeluarka hutan adat dar hutan negera, pun tetap tidak ada perkembangan yang berarti.

Jikalau hal ini tidak menjadi perhatian penting, maka yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kepentingan usaha pembangunan dengan bisnis besar. Berusaha memanfaatkan kehampaan hukum, dan hal ini sungguh menyedihkan. Seterusnya akan ada korban yang signifikan dari masyarakat hukum adat dengan megorbankan tanah dan hak perlindungan dan pengakuannya sebelum hingga disahkannya Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Penulis merupakan anggota lembaga pers dan wacana PMII UIN Walisongo Semarang

M Waliyuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KKN, Apa kabar?

Kam Jan 30 , 2020
Lu’lu’ Fuadah Selasa, 08 Oktober 2019. Kami berlima belas di berangkatkan di salah satu Desa perbatasan Semarang dan Salatiga. Aku sempat khawatir perihal bagaimana 45 hari disana. Hidup seatap dengan lima belas isi kepala yang berbeda tentu tidak semudah bermain ular tangga. Pastinya ada banyak hal yang harus di tanggapi […]