Analisis dan Pengembangan Isu di Era Post-Truth

sumber ilustrasi : beritaoposisi.co.id
Oleh : Muzni Muddastir Naim [1]
Banjir informasi di era revolusi digital menghadirkan sejumlah dampak sosial. Yang menjadi masalah di masyarakat bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Kredibilitas media arus utama yang selalu digerogoti kepentingan elit dan pemilik, memaksa masyarakat mencari informasi alternatif. Pada tahun 2016, Oxford menjadikan kata post-truth sebagai “world of the year”.

Kamus Oxford mendefinisikan istilah post-truth sebagai kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoax memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Selain ditandai dengan merebaknya berita hoax di media sosial, era post-truth juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong.
Seperti post-truth yang meroket pamornya pada tahun 2016, fake-news dianugerahi frasa tahun 2016 oleh kamus Collins. Secara istilah fake-news adalah berita bohong. Berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan, atau kebenaran. Satu-satunya perbedaan antara fake-news sekarang dengan yang dulu adalah kecepatan. Bangkitnya internet serta berbagai platform media sosial telah membuat berita palsu menyebar cepat.
Ada perbedaan antara fake-news dan hoax. fake-news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang tidak berdasarkan kenyataan, hoax justru informasi palsu, berita yang bisa berisi fakta namun telah dipelintir atau direkayasa. Kata-kata hoax saat ini semakin sering digunakan dan disematkan ketika menyikapi berita yang sama sekali tidak ada faktanya.
Sementara hate speech adalah seni dalam istilah hukum dan teori politik, yang mengacu pada perilaku verbal dan tindakan simbolis atau kegiatan komunikatif yang dengan sengaja ‘mengekspresikan tindakan anti yang amat sangat terhadap kelompok maupun individu. Kelompok yang dibenci dalam kasus ini biasanya didasarkan pada perbedaan etnis, agama, dan orientasi seksual. Rosenfeld (2003) mengatakan hate speech adalah ujaran yang; “ designed to promote hatred on the basis of race, religion, ethnicity, or national origin”. Hate speech menimbulkan masalah yang kompleks tak hanya bagi demokrasi tetapi juga hak asasi manusia.
Rekayasa sebetulnya merupakan tindakan kekerasan dan tekanan yang menghilangkan kebebabasan dengan menggunakan strategi mengurangi sedapat mungkin kebebasan agar pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atu melawan apa yang diusulkan. Dengan demikian, rekayasa masuk dengan melanggar pikiran individu untuk meletakkan opini atau membangkitkan perilaku tanpa diketahui orang tersebut bahwa ada pelanggaran. Keberhasilannya terletak pada upaya penyembunyian maksud sesungguhnya. Maka rekayasa mengandaikan pertama, kebohongan yang diorganisir, kedua, penghilangan kebebasan pendengar, ketiga, tersedianya alat untuk mengalahkan resistensi. Dalam hal ini media yang berperan sangat penting. Maka sangat perlu untuk mendekonstruksi isu-isu yang menyebar di media massa.
Dekonstruksi adalah pembongkaran yang berupa gerakan melepaskan diri dari determinasi dengan membentangkan sebuah ruang bagi kreativitas khususnya produktivitas tafsiran. Kecenderungan dekonstruksi telah menggiring pada pencairan atau pembongkaran berbagai kode yang membangun sebuah masyarakat dan kebudayaan secara terus menerus.
Agar dekonstruksi benar-benar dapat menciptakan perubahan, maka dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam hal ini adalah proses penataan ulang secara terus menerus yang juga di dekonstruksi secara terus menerus. Artinya setiap proses dekonstruksi harus diikuti dengan rekonstruksi.
Isu berada dalam empat tahap, yakni:
1. Tahap permulaan
Pada tahap ini belum ada isu yang tampak namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangannya secara politik, kebijakan, ekonomi, atau tren sosial. Dalam tahap ini harus diketahui ini termasuk isu yang penting atau tidak.
2. Tahap mediasi
Pada tahap ini isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar.
3. Tahap organisasi
Tahap organisasi adalah dimana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan mendesak organisasi atau institusi melalui suatu tindakan terhadap isu yang sedang berkembang. Organisasi atau institusi harus memberikan penanganan yang cepat dan melibatkan stakeholder. Dalam tahap ini media memiliki peran yang penting karena kemampuan komunikasi massanya. Organisasi perlu melakukan pemantauan terhadap media.
4. Tahap resolusi
Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai. Namun, organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali.
Proses manajemen isu
  1. Fase Kesadaran Diri
Organisasi harus mempelajari isu untuk melakukan penelitian secara terstruktur.
  1. Fase Eksplorasi
Dalam fase ini telah adanya kepentingan yang meningkat mengenai isu. Tanggung jawab khusus telah dibagikan dan pembentukan opini telah dimulai.
  1. Fase Pembuat Keputusan
Organisasi telah melibatkan top management untuk mempertimbangkan tindakan dan memutuskan secara tepat alternatif yang telah didapat.
  1. Fase Implementasi
Fase dimana pengambilan keputusan telah dibuat dan telah dianggap tepat yang dimana selanjutnya adalah melaksanakannya sesegera mungkin.
  1. Fase Modifikasi
Evaluasi terhadap program yang tengah dilaksanakan untuk kemudia menyiapkan program cadangan sebagai penyesuaian terhadap keadaan yang akan terjadi
  1. Fase Penyelesaian
Fase relaksasi bagi organisasi dimana adanya anggapan bahwa isu telah mereda dan dapat menjadi positif jika perencanaan telah dilaksanakan dengan baik.
Di era sekarang yang dikenal dengan era post-truth, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antara realitas dan non-realitas membuat fakta tidak terlalu penting. Masyarakat cenderung percaya pada isu yang berkembang di media daripada mencari fakta. Secara tidak langsung media telah mengendalikan persepsi masyarakat mengenai suatu realita. Maka, perlu adanya suatu organisasi yang menganalisa isu yang berkembang dan kemudian mereproduksinya.
*tulisan ini sebelumnya diteribitkan di modul PKD PMII Komisariat Walisongo Semarang 2019
Daftar Pustaka
1. Baudrillard, Jean 2004, Masyarakat Konsumsi, terj. Wahyunto, Bantul: Kreasi Wacana
2. Halim, Syaiful 2013, Postkomodifikasi Media, Yogyakarta: Jalasutra
3. Haryatmoko, 2007, Etika Komunikasi, Yogyakarta: Kanisius
4. Piliang, Yasraf Amir, 2003, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, Bandung: Jalasutra
5. Syhada, Kharisma Dimas, Etika Media di Era-Truth, Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume V no. 1 April 2017, Salemba: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
6. Wikipedia Bebas, diakses 2019, Isu


[1] . Pengurus Lembaga Pers Dan Wacana PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang.

pmii walisongo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Analisis Media

Ming Apr 7 , 2019
ilustrasi : IspIndonesia.com Oleh: M. Eka Gusti Agung Pratama [1] Era modernisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan suatu tantangan baru yang harus diatasi oleh khalayak umum. Selain perkembangan ini memiliki dampak positif yang dapat membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi, namun di sisi lain menjadi hal yang […]